Sejarah Gerakan HAM Indonesia

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Pembentukan Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia (LPHAM)  pada tahun 1966 menjadi awal berkembangnya agenda penegakkan hak asasi manusia di Indonesia.  Lembaga tersebut terbetuk atas inisiatif beberapa aktivis hokum muda yang kemudian menjadi sosok penting pembela HAM di Indonesia.  Mereka adalah Yap Thiam Hien, Aisyah Amini, H.J. Princen, Dr. Halim, Wiratmo Sukito, dan Dr. Tambunan.

LPHAM dibentuk atas dasar keprihatinan yang terjadi pada masa awal Orde Baru yang menggeser makna hukum sebagai hukuman.  Pengadilan terhadap tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi bentuk pengadilan politik pertama dalam sejarah Orde Baru yang mencerminkan pengadilan politik sebagai cara penguasa menyingkirkan orang-orang yang dianggap membahayakan kekuasaan mereka.

Tiga tahun setelah pembentukan LPHAM, Adnan Buyung Nasution menyampaikan pemikiran tentang pentingnya pembentukan lembaga bantuan hukum yang secara khusus membela orang-orang yang terampas haknya dalam bidang politik, termasuk juga masyarakat marjinal yang tersisihkan haknya dalam system keadilan di Indonesia saat itu.

Pada 26 Oktober 1970, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) meresmikan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, turut memberikan dukungan terhadap pembentukan lembaga tersebut dan sekaligus memperkuat posisi LBH di dalam masyarakat.

LPHAM dan LBH, dan lembaga-lembaga advokasi dan pembelaan HAM lainnya, menjadi catatan penting dalam sejarah Indonesia sebagai kekuatan yang menjadikan lembaga keadilan sebagai tempat menyuarakan kepentingan kelompok marjinal dalam masyarakat yang tersisih dari sistem keadilan.

[museumwp_events columns=”one” num_of_posts=”2″]