Munir Said Thalib

Munir Said Thalib adalah seorang pembela hak asasi manusia yang  lahir di Batu, Malang, pada 8 Desember 1965.  Semasa hidupnya, Munir  dikenal aktif membela mereka yang dianggap tertindas dan menjadi korban kekerasan.

Munir memperoleh gelar Munir gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan selama menjadi mahasiswa, Munir dikenal sebagai aktivis kampus yang giat berorganisasi dalam organisasi mahasiswa regional dan nasional. Ia pernah menjabat sebagai Koordinator Wilayah IV Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Sekretaris Al-Irsyad cabang Malang pada 1988, dan menjadi anggota Himpunan Mahsiswa Islam (HMI).

Setelah lulus,  Munir meniti karir sebagai Ketua LBH Surabaya Pos Malang, yang dilanjutkan dengan menjabat Koordinator Divisi Perburuhan dan Divisi Hak Sipil Politik LBH Surabaya, Direktur LBH Semarang dan akhirnya menjabat berbagai posisi di YLBHI, termasuk jabatan terakhir sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus YLBHI.

Pada 16 April 1996, Munir mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) serta menjadi Koordinator Badan Pekerja di LSM ini. Di lembaga inilah nama Munir mulai dikenal secara nasional, saat dia melakukan advokasi terhadap para aktifis yang menjadi korban penculikan rejim penguasa Soeharto. Perjuangan Munir tentunya tak luput dari berbagai teror berupa ancaman kekerasan dan pembunuhan terhadap diri dan keluarganya. Usai kepengurusannya di KontraS, Munir mendirikan Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia, Imparsial, dan  menjabat sebagai Direktur Eksekutif.

Munir juga aktif melakukan advokasi dan pembelaan HAM pada kasus-kasus pelanggaran HAM lain seperti kasus Marsinah (seorang aktivis buruh) yang dibunuh karena membela hak-hak buruh pada tahun 1994; kasus Nipah, Madura yaitu pembunuhan petani-petani oleh militer pada tahun 1993, serta kasus Tanjung Priok 1984 hingga 1998,.   Munir juga memegang andil penting dalam penegakkan HAM saat gerakan reformasi dengan menjadi penasehat hukum korban dan keluarga korban penembakan mahasiswa di Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999).  Sebagai koordinator KONTRAS, Munir juga berperan penting dalam advokasi kasus- kasus pelanggaran berat HAM di Aceh dan Papua.

Atas perjuangannya yang tak kenal lelah, dia pun memperoleh The Right Livelihood Award di Swedia (2000), sebuah penghargaan prestisius yang disebut sebagai Nobel alternatif dari Yayasan The Right Livelihood Award Jacob von Uexkull, Stockholm, Swedia di bidang pemajuan HAM dan Kontrol Sipil terhadap Militer di Indonesia. Sebelumnya, Majalah Asiaweek (Oktober 1999) menobatkannya menjadi salah seorang dari 20 pemimpin politik muda Asia pada milenium baru dan Man of The Year versi majalah Ummat (1998).  Ia juga memperoleh An Honourable Mention of the 2000 UNESCO Madanjeet Singh Prize di Paris pada November 2000 atas usaha-usahanya dalam mempromosikan toleransi dan Anti Kekerasan.  Bahkan setelah ia wafat, perjuangan Munir tetap diakui melalui berbagai penghargaan : Suardi Tasrif Awards, dari Aliansi Jurnalis Independen pada 1998 atas nama Kontras, Serdadu Awards, dari Organisasi Seniman dan Pengamen Jalanan Jakarta tahun 1998 dan Yap Thiam Hien Award tahun 1998.