Kontras

BERDIRINYA KONTRAS

Pada 20 Maret 1998 sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi mahasiswa, dan perorangan membentuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS), setelah dua tahun sebelumnya mereka membentuk Komisi Independen Pemantau Hak Asasi Manusia (KIP-HAM) yang memantau persoalan HAM di Indonesia

Mulanya KONTRAS menangani berbagai macam pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Setelah kasus penculikan dan penghilangan orang semakin marak,  KONTRAS mengkhususkan diri menangani persoalan orang hilang.

Munir memimpin Badan Pekerja KONTRAS yang teridir dari 10 oranga aktivis dan dibantu sejumlah sukarelawan mahasiswa. Para sukarelawan antara lain bertugas memberi laporan jika terjadi orang hilang, membuat jaringan untuk menemukan mereka yang hilang, dan mendukung kegiatan advokasi lainnya. Jaringan kerja KONTRAS menyebar ke seluruh Indonesia, bersifat independen, tanpa paksaan dan harapan penghasilan, sehingga melibatkan banyak pihak, terutama mahasiswa dan aktivis LSM.

Pada 15 Mei   1998 KONTRAS mengeluarkan Siaran Pers Korban-Korban Kekerasan tanggal 14-15 Mei 1998  yang meminta penyelenggara negara untuk segera mengakhiri kasus teror fisik, psikologis, dan politik kepada para mahasiswa dan kelompok pro demokrasi, serta kepada rakyat sipii pada umumnya. Dalam pernyataan itu, mereka juga menghimbau seluruh lapisan dan golongan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kekerasan,  pembakaran, dan penjarahan karena hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai keagamaan. Terkait dengan penculikan aktivis, KONTRAS menyatakan bahwa hal itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan dari rasa takut, dan hak tidak boleh diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat manusia.

KONTRAS terus mengawal penyelesaian kasus penculikan dan pengusutan orang hilang. Pada Agustus 1999 KONTRAS melakukan gugatan kepada Panglima TNI karena ketidak jelasan tindak lanjut pengusutan kasus penculikan sejumlah aktivis. Gugatan disampaikan oleh para korban, orang tua korban, dan juga Munir secara pribadi karena merasa ditipu oleh pernyataan-pernyataan TNI tentang kasus penculikan. Meski DKP telah menjatuhkan hukuman administrasi  bagi tiga orang perwira ABRI, yaitu Prabowo, Muchdi, dan Chairawan, namun upaya untuk membawa mereka ke pengadilan sipil atas tindak kriminal tidak dipenuhi.  Hingga saat itu ketiga perwira tersebut tidak pernah diproses hukum lebih lanjut.

Demikian halnya dengan 13 aktivis orang yang masih dinyatakan hilang, pemerintah belum melakukan hal yang nyata untuk mengungkap keberadaan mereka. Para keluarga korban orang hilang yang berhimpun dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) bersama KONTRAS terus meminta pertanggungjawaban negara untuk mengungkap keberadaan orang hilang yang belum   kembali, mati atau hidup. Perjuangan itu belum selesai dan masih terus bergulir hingga saat ini.

[museumwp_events columns=”one” num_of_posts=”2″]