Kasus Orang Hilang

KASUS ORANG HILANG

Menjelang Sidang Umum MPR Maret 1998, krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia dan negara-negara Asia sejak tahun 1997 mulai menggoyahkan pemerintahan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto, yang saat itu sedang mempersiapkan diri untuk dicalonkan menjadi Presiden kembali untuk masa jabatan yang ke tujuh. Situasi politik yang memburuk diwarnai dengan berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang mengekspresikan ketidakpuasan pada pemerintahan Orde Baru di hampir di seluruh pelosok Indonesia.

Pada bulan Februari – April 1998 media massa dan aktivis HAM mulai mengangkat kasus hilangnya sejumlah aktivis dan pegiat pro-demokrasi.  Laporan Laporan media massa menyebutkan bahwa 39 orang hilang di Yogyakarta, 13 orang di Lampung, satu di Ujung Pandang, dan tujuh lainnya di Jakarta.  Awalnya pemerintah dan aparat kemanan menolak bertanggungjawab atas hilangnya para aktivis tersebut.  Pemerintah awalnya menolak tuntutan untuk dibentuk tim penyelidik untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun karena tekanan yang besar baik dari dalam maupun luar negeri, maka pemerintah akhirnya membentuk Tim Kecil Pencari Fakta.

Setelah kekuasaan Soeharto tumbang pada Mei 1998, mulai muncul titik terang dalam kasus orang-orang hilang tersebut.   Beberapa aktivis ‘dikembalikan’ atau ‘ditemukan’ dan memberi kesaksian atas penculikan atau penghilangan paksa yang dialami mereka.  Kesaksian Pisu Lustrilanang dan Desmond J. Mahesa tentang penculikan yang mereka alami memperkuat dugaan tentang tindakan terorganisir dan keterlibatan mereka dalam penculikan para aktivis HAM dan demokrasi.  Pada bulan Juli 1998, Kepala Pusat Penerangan HANKAM/ABRI mengumumkan keterlibatan tujuh anggota Kopassus yang tergabung  dalam  Tim Mawar dalam penculikan sejumlah aktivis.

Pemerintah kemudian membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memeriksa dua perwira tinggi dan satu perwira menengah Angkatan Darat (AD) yang diduga terlibat dalam kasus  penculikan kan,  yaitu  Letnan  Jenderal Prabowo, Mayor Jenderal Muchdi PR, Kolonel (Inf) Chairawan. DKP mengeluarkan keputusan pemberhentian Prabowo secara hormat dari tugas dan jabatannya, membebastugaskan Muchdi PR dan Kolonel Chairawan dari jabatan struktural ABRI. Meskipun demikian 13 orang yang dinyatakan hilang masih belum kembali.

Untuk mengingat kembali nama-nama mereka dalam rangka peringatan Hari Orang Hilang Sedunia yang jatuh pada 30 Agustus, berikut nama-nama yang Rappler himpun dari data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS):

13 Korban yang masih hilang

1. Dedy Umar Hamdun, hilang pada 29 Mei 1997.
2. Herman Hendrawan, hilang pada 12 Maret 1998.
3. Hendra Hambali, hilang pada 14 Mei 1998.
4. Ismail, hilang pada 29 Mei 1997.
5. M.Yusuf, hilang pada 7 Mei 1997.
6. Nova Al Katiri, hilang pada 7 Mei 1997.
7. Petrus Bima Anugrah, hilang pada 1 April 1998
8. Sony, hilang pada 26 April 1997
9. Suyat, hilang pada 13 Februari 1998.
10. Ucok Munandar Siahaan, hilang pada 14 Mei 1998.
11. Yani Afri, ia hilang pada 26 April 1997.
12. Yadin Muhidin, ia hilang pada 14 Mei 1998
13. Wiji Thukul, hilang pada akhir 1998.

Dalam penculikan tersebut, Leonardus Nugroho alias Gilang, seorang aktivis yang berprofesi sebagai pengamen jalanan dan sering terlibat dalam kegiatan bersama mahasiswa di Yogyakarta dan Solo, akhirnya ditemukan di Magetan, Jawa Timur, dalam keadaan tewas dengan luka tembak di tubuhnya.

Dari daftar di atas, masih ada satu aktivis yang tercatat di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga masih hilang, bernama Abdu Naser. Ia hilang pada 14 Mei 1998.

[museumwp_events columns=”one” num_of_posts=”2″]